Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PENELITI Center for Strategic International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengungkapkan jelang Pemilu 2024, ada sejumlah inovasi dan inisiatif yang dilakukan partai. Beberapa di antaranya adalah Partai Golkar, PPP, dan PAN yang tergabung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Ketiganya berupa membangun koalisi yang lebih permanen.
"Misalnya KIB mencoba menginisiasi koalisi yang sifatnya lebih permanen. Dilakukan di tingkat pusat lalu mereka merancang sampai tingkat daerah," terang Arya di Jakarta, hari ini.
Menurutnya, KIB lebih mengedepankan pendekatan program atau kebijakan (policy oriented). Hal itu bisa dilihat dari upaya mereka untuk mematangkan program kerja KIB selama 10 tahun ke depan.
"Policy oriented, jadi mereka merancang kebijakan yang kira-kira strategis di 2024. Kalau kita lihat kebijakan itu sifatnya futuristik, sebagian besar isu ekonomi," ujarnya.
Sebelumnya, KIB meluncurkan Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN) pada Agustus lalu dan akan dipertajam pada pertemuan di Makassar akhir pekan ini, Minggu, 6 November 2022.
Menurut Arya, pilihan model pendekatan KIB berbeda dengan partai yang mengedepankan figur atau sosok. "Tapi ada model lain misal yang dilakukan oleh Nasdem, memang pendekatannya lebih pada candidate orientasi," lanjutnya.
Arya menegaskan pilihan model itu didasarkan dan dipengaruhi oleh kondisi dan situasi internal partai. "Tergantung bagaimana situasi dan kondisi internal. Dalam KIB, mungkin policy oriented dikedepankan karena mereka belum sampai pada titik bagaimana cara memilih kandidat, siapa kandidat yang akan dipilih. Sehingga mulainya dengan program, policy," sambungnya.
Meski demikian, policy oriented akan berhadapan dengan arus utama publik yang lebih menjatuhkan pilihan pada figur.
"Publik kita memang sekarang masih candidate centris. Jadi faktor kandidat memang masih kuat pengaruhnya dalam hal mempengaruhi pilihan publik," tegasnya.
Arya menilai pendekatan policy oriented akan menemui titik terang ketika sudah menemukan kandidat yang pas dengan modal elektabilitas dan popularitas yang mumpuni. "Tapi ketika mereka sudah ketemu kandidat yang mungkin juga populer, saya kira bisa terkompensasi," tandasnya.
Baca juga: Hukum Jangan Dijadikan Alat Teror dan Intimidasi Politik
Pilihan KIB dalam memilih model policy oriented juga bisa dipahami mengingat masih ada cukup waktu jelang Pemilu 2024. Selain itu, model pendekatan itu juga bisa lebih cocok dengan tujuan membangun koalisi permanen.
"Itu masih bisa dimaklumi, karena pilpres masih panjang. Tergantung situasi dan kebutuhan internal. Itu juga berdasarkan strateginya juga," pungkasnya.
Jawab kritik
Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga, Suko Widodo mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memiliki gagasan untuk menjawab kritik dari masyarakat, sembari menunggu figur yang tepat untuk menjalankan gagasan itu.
“Pengacuan gagasan sebagai tuntutan publik, selama ini kan kritik terbesar pada parpol adalah mereka mengajukan orang tetapi tidak disertai dengan gagasan. Dan KIB mencoba menjawab meski ujung akhir dari gagasan tetap melibatkan mereka berada di ruang itu,“ kata Suko saat berbincang hari ini.
Sebelumnya politisi PAN mengatakan, KIB akan bertemu di Makassar akhir pekan ini untuk program kerja KIB dengan tagline PATEN (Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional).
"Jadi di situ dirumuskan program-program KIB untuk 10 tahun ke depan. Kita pakai pendekatan gagasan program, sehingga kita akan meneliti kira-kira, figur-figur yang tepat, yang punya kapasitas untuk menjalankan program-program KIB itu siapa saja. Nanti baru dirumuskan sebagai pasangan calon dari KIB," ujar Viva Yoga dari PAN.
KIB merupakan koalisi pertama yang hadir dengan gagasan, lalu kemudian akan menentukan siapa figur yang tepat alias Capres dan Cawapres mereka.
Suko menambahkan, KIB memiliki gagasan yang sama, dan bertujuan untuk membangun Indonesia baru. “Tetapi juga mereka sedang melakukan diskusi tentang peluang merebut kekuasaan bersama sama.Kalau sendiri akan terombang ambing, dengan koalisi itu ada satu kekuatan yang cukup besar,” tambah Suko.
Kemudian program PATEN kata Suko, sudah pasti akan meneruskan jejak Presiden Joko Widodo. “Sebetulnya inti dari koalisi itu menangkap sudah sinyal bahwa mereka berkepentingan, Pak Jokowi berkepentingan. KIB berusaha menyesuaikan ke arah Jokowi,“ ungkap Suko.
Keakraban diantara KIB dan Presiden Jokowi dianggap lebih bermakna daripada KIB dan PDIP. Begitu juga dengan figur apakah Ketum Golkar, Airlangga Hartarto yang akan maju sebagai Capres KIB atau aspirasi kader parpol se-koalisi yang mengajukan Ganjar Pranowo.
“Jika ke depan Ganjar didukung PDIP mereka tinggal menempel aja. Atau Kalau PDIP tidak memberikan, mereka akan mencari jalan lain juga. Karena politik sangat dinamis.“ tandas Suko. Partai Golkar sendiri berulang kali menegaskan, bawa Golkar terus mendorong Ketum Airlangga sebagai capres. (OL-4)
Eddy mengatakan biasanya anggota DPR, DPRD provinsi, serta kabupaten/kota dapat bekerja secara tandem untuk sukses di pemilu serentak
Wildan juga mengalami pemerasan hingga Rp500 juta untuk membiayai pesta seniornya.
ANGGOTA Komisi IV DPR, Ajbar Abdul Kadir, memastikan mencapai target yang disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).
KETUA Umum PKB Muhaimin Iskandar merespons dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto pada pilpres 2029
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menyebut keputusan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2029 adalah hal yang wajar.
NasDem menghormati dukungan PAN kepada Prabowo. Namun, masih terlalu dini untuk berbicara soal kontestasi presiden di 2029.
Sarmuji mengatakan Golkar sejatinya terbuka bagi siapapun untuk menjadi kader. Terlebih untuk kepala negara yang telah menjabat sebelumnya.
Dia menjelaskan bahwa candaan itu muncul karena keduanya memiliki hubungan dekat sebagai sahabat sejak sama-sama aktif di satu organisasi saat menjadi aktivis.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri merupakan hal yang baik.
ORMAS pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), akan melaksanakan musyawarah besar (Mubes) pada 29-31 Agustus 2025 di Jakarta.
“Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar,"
RK pun membenarkan penggeledahan tersebut terkait dengan penyidikan perkara dugaan korupsi BJB dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved